Kolusi di Daerah Mencontoh SBY

"Kekeliruan terjadi ketika orang-orang yang dia beri tanggung jawab itu sama sekali tidak punya kompetensi dan presiden karena pertimbangan politik tidak mau menggantinya dengan para profesional yang berada di luar sistem politik," ujar Senator asal Sulawesi Tenggara itu.

Jadi, disitulah letak permasalahan kepemimpinan bangsa ini. Konstitusi telah memerintahkan presiden agar kabinet dibentuk menggunakan prinsip-prinsip presidensil kabinet, sementara SBY, karena pertimbangan politis lebih memilih corak kabinet parlementer. "Sikap dualisme inipun ditiru oleh gubernur, bupati dan walikota dalam memimpin daerah masing-masing. Ketika perubahan ke arah yang lebih baik tidak terjadi, kenapa daerah yang dipersalahkan," tanya La Ode Ida.

Di tempat yang sama, pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Boni Hargen secara terang-terangan memberi contoh sejumlah kementerian yang dipimpin oleh kader-kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Menterinya orang PKS, gubernurnya orang PKS, maka eselon I di kementerian bersangkutan dan kepala SKPD serta komisaris-komisaris di BUMD harus bernuansa PKS. Ini membawa konsekuensi sistem pemerintahan dengan sendirinya menjadi lemah," tegas Boni.