Kolusi di Daerah Mencontoh SBY

Sementara Kepala Demografi Fakultas Ekonomi UI, Sonny Hary Hamardi, menambahkan kemarahan Presiden SBY terhadap kepala daerah karena pemerintah tidak melaksanakan ukuran kinerja masing-masing daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

"Disitu ada pasal yang mengatur soal kinerja pemerintahan daerah berikut dengan sanksi-sanksinya. Kalau undang-undang itu dilaksanakan secara baik, maka terhadap daerah-daerah yang ada tapi tidak memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi daerah otonom, maka bisa dilebur ke daerah terdekat. Dan itu sesungguhnya salah satu dari tugas Kementerian Dalam Negeri," tukas Sonny. (fas/jpnn)