Kombes Dirmanto Tanggapi Tuduhan Polisi Terlibat Pemasangan Baliho Prabowo-Gibran di Jatim

"Kami mendesak kepada Bawaslu, Kompolnas, Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan kuat pemasangan baliho Gibran oleh polisi di Jatim karena hal itu melanggar undang - undang dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apa pun," kata Islah dikutip dari siaran pers koalisi, Sabtu (11/11).

Islah juga menyerukan kepada masyarakat sipil agar merapatkan barisan melawan segala bentuk kecurangan dalam Pemilu dan terus menjaga serta merawat demokrasi yang makin hari semakin mengalami kemunduran.

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemilu Demokratis sendiri beranggotakan banyak organisasi, antara lain PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII).

Lalu, ICW, KontraS, YLBHI, IPC, Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), ICEL, Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Komisi Kesetaraan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Aceh, Eco Bhinneka Muhammadiyah hingga FSBPI.

Koalisi menilai dugaan kuat pemasangan baliho Prabowo-Gibran yang dilakukan aparat karena ada instruksi dari atasan sebagaimana pemberitaan media, menambah panjang masalah baru dalam pemilu dan demokrasi di Indonesia.

Koalisi menilai pemasangan baliho oleh polisi itu jelas mencederai netralitas Polri dan merupakan bentuk kecurangan pemilu.

"Kami memandang dugaan pemasangan baliho oleh polisi makin menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuasaannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024," tutur Islah.(Mcr23/Fat/JPNN.com)

Yuk, Simak Juga Video ini!