Komersialisasi Vaksin Covid-19, PKS: Pemerintah Tak Boleh Lepas Tanggung Jawab

Oleh Karena itu, daripada pemerintah repot memikirkan sistem pengawasan distribusi vaksin gratis secara ketat, lebih baik kebijakan dualisme vaksin ini dibatalkan.

"Walaupun jenis vaksin antara program mandatori dan program mandiri berbeda, namun dalam praktiknya masyarakat tidak bisa melihat dan membedakan kedua jenis vaksin tersebut," ujar Mulyanto.

Mulyanto juga mengatakan modus tersebut sangat mungkin dan kerap terjadi untuk komoditas lain, khususnya barang subsidi, seperti gas melon 3 kilogram, pupuk subsidi, atau solar, di mana komoditas subsidi dialihkan menjadi komoditas komersial

"Ujung-ujungnya, karena vaksin gratis menjadi langka, maka rakyat terpaksa mengikuti komersialisasi vaksin. Ini kan bahaya. Akan merugikan rakyat," tegas Mulyanto.

Selain itu, Anggota Komisi VII DPR RI itu menyarankan sebaiknya pemerintah fokus mempercepat riset dan produksi vaksin Merah Putih, yang tengah dikembangkan Konsorsium Riset Covid di bawah koordinasi BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional), sebagai instrumen mencapai herd immunity masyarakat.

"Pemerintah jangan terlalu mengandalkan vaksin impor," tegas Mulyanto. (mcr10/jpnn)