Kominfo Jangkau Masyarakat Lebih Dekat Lewat KIM.id
jpnn.com, JAKARTA - Kominfo telah menyiapkan infrastruktur digitalnya dan membangun aplikasi bernama KIM.id.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong menjelaskan KIM dahulu merupakan singkatan dari kelompok informasi masyarakat, yang merupakan transformasi dari kelompencapir.
Dinamakan komunitas karena menurutnya Kemenkominfo ingin membangun kemitraan secara luas dengan masyarakat dalam menginformasikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah langsung kepada masyarakat.
“Mengingat pemerintah pusat jauh dari pemerintah daerah, KIM.id ini menjadi ujung tombak. Pemerintah perlu perpanjangan tangan langsung sampai ke masyarakat agar informasi dari pusat cepat sampai ke masyarakat,” jelas Usman dalam launching dan bimbingan teknis platform digital kemitraan bagi KIM, di Hotel Aryaduta Palembang, Senin (15/8).
Dijelaskan Usman pula, KIM.id dibangun agar segala informasi dan kegiatan masyarakat di daerah bisa diungggah, sehingga mereka juga bisa mendapatkan informasi.
KIM.id juga diharapkan bisa mengisi jika ada blank spot di daerah, termasuk di Sumatera Selatan.
Jadi, KIM.id menjadi sangat penting karena peran dan partisipasi rakyat dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah bisa didukung.
Lebih lanjut, Usman menjelaskan tantangan KIM.id ke depan biasanya berkaitan dengan permasalahan digital seperti blank spot dan literasi digital masyarakat.
KIM.id menjadi sangat penting karena peran dan partisipasi rakyat dalam menyampaikan informasi tentang kebijakan pemerintah bisa didukung.
- Bea Cukai Cegah Peredaran Rokok Ilegal di Jabar Lewat Langkah Kolaboratif dengan Pemda
- BNPB Imbau Pemerintah Daerah Siap Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi Basah
- Bea Cukai dan Pemda Bersinergi, Kembangkan Industri Hasil Tembakau di Jawa Timur
- Mendes Yandri Susanto Minta Pemda Petakan Wilayah untuk Memaksimalkan Potensi Desa
- Bea Cukai & Pemda Optimalkan Pemanfaatan DBHCHT untuk Berantas Peredaran Rokok Ilegal
- Horas Maurits Dorong Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Berbasis Kinerja