JPNN.com 
Komisi Anti Korupsi di Melbourne Ingin Perluas Kewenangan Penyidikan
Komisi anti korupsi negara bagian Victoria di Melbourne, berharap pemerintah akan memperluas kewenangan lembaga ini sehingga bisa melakukan memperluas jangkauan penyidikan mereka.
Menurut UU yang berlaku saat ini, komisi bernama Independent Broad-based Anti-corruption Commission (IBAC) itu hanya boleh menyelidiki kasus korupsi serius yang dilakukan oleh PNS dan pelanggaran oleh polisi.
Di Australia, komisi pemberantasan korupsi berbasis pada negara bagian, sehingga tidak dikenal adanya komisi di tingkat nasional.
Kini, pemerintah Victoria dari Partai Buruh berjanji akan memperbaiki integritas pemerintahannya sehingga IBAC bisa pula menyelidiki pelanggaran biasa oleh PNS dan polisi.
Ketua IBAC Stephen O'Bryan QC dalam laporan tahunannya pekan ini ke Parlemen Victoria meminta perluasan kewenangan.
IBAC melaporkan sepanjang tahun anggaran lalu, ada 4.443 kasus korupsi PNS dan pelanggaran oleh polisi.
Namun, kebanyakan kasus itu akhirnya dirujuk ke lembaga terkait mengingat IBAC tidak memiliki yurisdiksi, pelanggarannya tidak serius, atau lebih pas ditangani oleh atasan langsung.
Awal tahun ini IBAC membongkar korupsi di Departemen Pendidikan Victoria yang melibatkan pejabat, kepala sekolah, dan perusahaan swasta.
Komisi anti korupsi negara bagian Victoria di Melbourne, berharap pemerintah akan memperluas kewenangan lembaga ini sehingga bisa melakukan memperluas
- Dunia Hari Ini: Harvey Moeis Divonis Enam Setengah Tahun Penjara
- Australia Membutuhkan Pekerja Lepasan yang Cukup Banyak Menjelang Akhir Tahun
- Sebuah Gelombang Besar yang Menerjang Asia
- Dunia Hari Ini: Kebakaran Hutan Masih Ancam negara Bagian Victoria di Australia
- Dunia Hari Ini: 51 Pria Dijatuhkan Hukuman Atas Kasus Pemerkosaan Prancis
- Anggota Bali Nine Sudah Bebas dan Kembali ke Keluarga Masing-masing
.jpeg)
