Komisi I dan V Diminta Awasi Proyek Jalan di Papua

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung meminta Komisi I dan V DPR bekerjasama untuk mengawasi pelaksanaan proyek 14 ruas jalan baru di Provinsi Papua dan Papua Barat yang dilaksanakan oleh TNI Agkatan Darat.

"Karena alasan tertentu, pelaksanaan proyek 14 ruas jalan senilai Rp425 miliar di Papua dan Papua Barat dialihkan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada Kementerian Pertahanan. Agar pengalihan tugas tersebut berjalan sesuai dengan rencana, selaku pimpinan DPR, saya minta Komisi I dan V bekerjasama mengawasinya," kata Pramono Anung, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (5/9).

Perlunya pengawasan terhadap proyek tersebut menurut Pramono karena pembangunan 14 ruas jalan itu dibiayai oleh APBN. Secara teknis menurut Pramono, infrastruktur di bawah pengawasan Komisi V, sementara pengawasan Pertahanan berada di Komisi I. "Makanya saya menyarankan dua komisi itu bekerjasama," harapnya.

Disetujuinya pengalihan proyek tersebut ke Kemenhan karena DPR dan pemerintah berpandangan sama yakni kondisinya emergency. Kalau terlalu kaku terhadap mekanisme birokrasi, pasti eksekusi pembangunannya bakal tertunda lagi, imbuh politisi PDI Perjuangn itu.

Dijelaskannya, jalan yang akan dibangun sepanjang 120 kilometer akan dilakukan oleh Batalyon Zipur TNI Angkatan Darat dibantu Marinir TNI Angkatan Laut. "TNI sudah menyatakan kesanggupannya dan akan mengerahkan sekitar 2.000 prajurit dan ditargetkan selesai dalam waktu enam bulan," imbuh Pramono Anung. (fas/jpnn)