Komisi I DPR Batal Mencecar Perwakilan Facebook
jpnn.com, JAKARTA - Komisi I DPR batal rapat dengan perwakilan Facebook Indonesia, Rabu (11/4) membahas persoalan kebocoran data. Hal ini disebabkan ketidakhadiran perwakilan Facebook Indonesia.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan awalnya Facebook sudah sanggup hadir, Rabu (11/4). Namun, Jumat pekan lalu Facebook Indonesia memberitahu Komisi I DPR dan meminta penjadwalan ulang. Sebab, Rabu ini Facebook Asia Tenggara masih harus menghadiri Kongres Amerika. Sehingga mereka meminta dijadwal ulang 17 April 2018 mendatang.
"Karena nanti akan dihadirkan juga pejabat Facebook tertinggi se-Asia Tenggara. Jadi, nanti tidak hanya pejabat Facebook Indonesia yang akan hadir ke Komisi I tapi pejabat Facebook untuk region Asia Tenggara," kata Kharis di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).
Menurut dia, Komisi I DPR nanti akan mengonfirmasi soal informasi adanya data pengguna Facebook yang bocor. Bahkan, angkanya disebut-sebut sampai satu juga pelanggan.
"Ini angka yang spektakuler buat kami. Sebagai wakil rakyat kami ingin mendengarkan penjelasan," katanya.
Selain itu, lanjut Kharis, pihaknya juga akan mendalami kenapa data itu sampai bocor. Setelah itu, akan dibahas pula rencana tindak lanjut mengatasi persoalan tersebut. "Seperti apa pertanggungjawaban Facebook terhadap bocornya data pengguna Facebook di Indonesia," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dia berharap Facebook nanti bisa hadir di Komisi I DPR untuk memberikan keterangan. “Kalau tidak hadir berarti etikanya tidak baik," ujarnya.(boy/jpnn)
Komisi I DPR batal rapat dengan perwakilan Facebook Indonesia, hari ini embahas persoalan kebocoran data. Hal ini disebabkan ketidakhadiran perwakilan Facebook
Redaktur & Reporter : Boy
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?