Komisi I DPR Batal Mencecar Perwakilan Facebook
jpnn.com, JAKARTA - Komisi I DPR batal rapat dengan perwakilan Facebook Indonesia, Rabu (11/4) membahas persoalan kebocoran data. Hal ini disebabkan ketidakhadiran perwakilan Facebook Indonesia.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan awalnya Facebook sudah sanggup hadir, Rabu (11/4). Namun, Jumat pekan lalu Facebook Indonesia memberitahu Komisi I DPR dan meminta penjadwalan ulang. Sebab, Rabu ini Facebook Asia Tenggara masih harus menghadiri Kongres Amerika. Sehingga mereka meminta dijadwal ulang 17 April 2018 mendatang.
"Karena nanti akan dihadirkan juga pejabat Facebook tertinggi se-Asia Tenggara. Jadi, nanti tidak hanya pejabat Facebook Indonesia yang akan hadir ke Komisi I tapi pejabat Facebook untuk region Asia Tenggara," kata Kharis di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4).
Menurut dia, Komisi I DPR nanti akan mengonfirmasi soal informasi adanya data pengguna Facebook yang bocor. Bahkan, angkanya disebut-sebut sampai satu juga pelanggan.
"Ini angka yang spektakuler buat kami. Sebagai wakil rakyat kami ingin mendengarkan penjelasan," katanya.
Selain itu, lanjut Kharis, pihaknya juga akan mendalami kenapa data itu sampai bocor. Setelah itu, akan dibahas pula rencana tindak lanjut mengatasi persoalan tersebut. "Seperti apa pertanggungjawaban Facebook terhadap bocornya data pengguna Facebook di Indonesia," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Dia berharap Facebook nanti bisa hadir di Komisi I DPR untuk memberikan keterangan. “Kalau tidak hadir berarti etikanya tidak baik," ujarnya.(boy/jpnn)
Komisi I DPR batal rapat dengan perwakilan Facebook Indonesia, hari ini embahas persoalan kebocoran data. Hal ini disebabkan ketidakhadiran perwakilan Facebook
Redaktur & Reporter : Boy
- Hati-Hati Skema Penipuan dengan Target Bisnis di Media Sosial
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan