JPNN.com 
Komisi I DPR: Radikalisme di Medsos Tidak Boleh Dibiarkan
Pengurus BPET MUI Pusat Makmun Rasyid meminta masyarakat untuk melakukan sinergitas dengan pemerintah dalam memerangi penyebaran ideologi radikalisme.
Menurutnya, ada tiga hal yang dapat dilakukan ditengah–tengah masyarakat.
"Pertama melakukan kontra ideologi atau kontra narasi di sosial media, penguatan moderasi beragama, serta menjaga kearifan lokal," kata dia.
Makmun memaparkan kalau kegiatan kontra radikal-terorisme secara simultan dan efektif harus dilakukan oleh segenap pemerintah dan masyarakat. Tidak ada istilah menyerahkan urusan ini kepada polisi/tentara sebagai badan yang bertanggung jawab secara struktural kenegaraan.
"Tetapi, masyarakat perlu atau wajib terlibat sebagaimana subtansi amanat uud 1945 untuk sama-sama menjaga NKRI," ujar dia. (rhs/jpnn)
Anggota Komisi I DPR Taufiq Abdullah mengatakan para pemangku kepentingan, terutama generasi milenial harus sadar membendung radikalisme di medsos.
Redaktur & Reporter : Rah Mahatma Sakti
- Minta Korlantas Polri Tindak Pelaku Bus Oleng, Sahroni: Cabut SIM Sopir dan Tegur PO-nya
- Dukung Revisi UU TNI, Jenderal Agus: Disesuaikan dengan Permasalahan
- Satgas Cartenz Ungkap Kasus Penyelundupan Senjata, Legislator Komisi I Bilang Begini
- Gerakan Pemuda Al Washliyah: Rakyat Masih Butuh TNI & Polri
- Viral Kesalahan Penulisan Aksara Jawa, Disdikbud Jateng Minta Maaf
- Soal Penyerangan Mapolres Tarakan, Legislator Komisi I Soroti Profesionalisme Prajurit TNI
