JPNN.com 
Komisi I DPR tidak akan Bahas LHKPN dan Pajak Jenderal Andika
Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Panglima TNI
Namun, Bobby mengaku dia akan menanyakan terkait target dan sasaran 100 hari kerja hingga akhir masa jabatan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI.
Dia menilai dengan masa jabatan singkat yang dimiliki, Jenderal Andika harus mampu menerjemahkan visi-misi Presiden Joko Widodo khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan.
"Bagaimana dalam waktu yang cukup singkat ini mampu menerjemahkan visi-misi Presiden dan bagaimana melanjutkan program-program tahun 2022 karena anggarannya sudah diputuskan pada masa kepemimpinan Hadi Tjahjanto," katanya.
Sebelumnya, rapat internal Komisi I DPR, Kamis (4/11), yang dihadiri seluruh fraksi memutuskan verifikasi kelengkapan dokumen calon Panglima TNI dilakukan pada Jumat (5/11) oleh pimpinan komisi dan ketua kelompok fraksi (kapoksi).
Rapat internal memutuskan uji kelayakan calon Panglima TNI dilakukan, Sabtu (6/11) pukul 10.00 WIB.
Uji kelayakan tersebut bersifat terbuka untuk visi misi, namun tertutup untuk hal-hal strategis dan pendalaman visi-misi.
Setelah uji kelayakan, Komisi I DPR RI dijadwalkan akan melaksanakan rapat internal untuk pemberian persetujuan pada Sabtu (6/11), pukul 13.00 WIB.
Selanjutnya. diserahkan kembali kepada pimpinan DPR RI untuk diambil keputusan dalam Rapat Paripurna DPR pada Senin (8/11). (antara/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Komisi I DPR tidak akan membahas soal LHKPN dan laporan pajak Jenderal Andika saat uji kepatutan dan kelayakan calon Panglima TNI.
Redaktur & Reporter : Boy
- Tarif PPN Naik Jadi 12 Persen Mulai Tahun Depan, Ini Saran Pengamat untuk Pemerintah
- Hari Ini, Komisi III DPR Mulai Uji Kepatutan dan Kelayakan 10 Calon Dewas KPK
- Waspada Efek Luar Biasa dari Kenaikan PPN 12 Persen
- Dikabarkan Belum Lapor LHKPN, Raffi Ahmad: Lagi Proses
- PPN 12 Persen Tidak Berpihak kepada Rakyat, Tolong Dibatalkan
- Sri Mulyani Keukeuh PPN Naik jadi 12 Persen pada 2025, Siap-Siap ya Rakyat!
