Komisi I Imbau WNI Tak Terlibat Aktivitas Politik di Mesir

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengutuk aksi teror di Masjid Ar-Rawda, Sinai Utara, Mesir, Jumat (24/11) yang menewaskan 305 jemaah.
Menurut Kharis, sejumlah pengamat di Mesir menyatakan bahwa jemaah yang sudah tahu akan ada ledakan bom justru ditahan dan diadang sehingga tidak bisa keluar dari masjid.
"Bahkan mereka yang mau keluar itu ditembak. Saya mengutuk aksi itu, siapa pun pelakunya," kata Kharis kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Senin (27/11).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta aparat keamanan Mesir secepatnya menangkap dan mengadili siapa pun pelakunya.
Dia menilai perbuatan para pelaku yang belum teridentifikasi ini cukup rapi. Korbannya juga sudah segmented. Artinya, mungkin saja ada permusuhan antara pelaku dengan jemaah yang ada di masjid.
Namun, hal ini masih harus dilakukan pendalaman. "Pemerintah Mesir pun belum bisa memastikan siapa pelakunya," ujar Kharis.
Dia mengaku juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun Kedutaan Besar RI di Kairo dan meminta agar mereka memastikan ada atau tidaknya WNI yang ikut menjadi korban.
Sebab, banyak warga negara Indonesia yang menimba ilmu di dua universitas besar yakni Al-Azhar University dan Kairo University.
Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menyampaikan imbauannya terkait situasi terkini di Mesir
- Dunia Hari Ini: Amerika Serikat Serang ISIS di Somalia
- TNI AL Bongkar Pagar Laut, Eks Sesmilpres Singgung Proses Hukum
- Israel-Hamas Gencatan Senjata, Sukamta Minta Indonesia Aktif Mengawal Perdamaian di Palestina
- Muhammad al-Julani Jadi Sosok Penting Penggusur Bashar al-Assad, Inilah Profilnya
- Aher: Apa yang Sudah Diproduksi Pindad Selama Ini tak Kalah dengan Produk Negara Lain
- Prajurit TNI Diduga Serang Warga di Siburu-Biru, Kang TB Singgung Hukuman ke Komandan