Komisi I Minta Anggaran TNI dan Kemenhan TIdak Diutak-atik

jpnn.com - JAKARTA - Rencana pemotongan anggaran APBNP 2016 sebesar Rp 133 Triliun oleh Kementerian Keuangan tidak dapat dihindari. Pasalnya, pemasukan negara kemungkinan besar tidak mencapai target. 

Namun, Komisi I DPR berharap pemangkasan anggaran diharapkan tidak dilakukan terhadap Kementerian Pertahanan dan TNI dengan alasan dapat mengganggu kesiapan tempur. "Komisi I berharap pemangkasan tidak dilakukan pada Kemenhan/TNI, mengingat banyak prioritas yang harus dilakukan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, Selasa (9/8).

Setidaknya ada tiga alasan bagi Kemenkeu tidak melakukan pemotongan anggaran di Kemenhan dan TNI. Pertama, mengacu pada situasi di Laut Cina Selatan yang semakin menghangat, dibutuhkan anggaran untuk penguatan pangkalan TNI AU, AD, dan AL di Natuna.

Kedua, untuk melanjutkan perawatan suku cadang, senjata dan alutsista yang sudah dibeli. Terakhir, biaya operasional, khususnya untuk patroli laut dan udara yang akhir-akhir ini yang dibutuhkan dan sangat meningkat di wilayah perbatasan.

"Ketiga alasan itu perlu mendapat perhatian pemerintah dalam hal ini Kemenkeu," pungkas politikus PDIP tersebut.(fat/jpnn)