Komisi I tidak Berkegiatan Sepekan, Raker dengan Menlu Retno Ditunda

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut pihaknya menunda pelaksanaan rapat kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang sedianya dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1).
"Raker dengan Menlu ditunda," kata Meutya melalui layanan pesan, Selasa (1/2).
Menurut politikus Partai Golkar itu, Retno sepakat menunda pelaksanaan raker karena ada enam legislator di Komisi I DPR RI yang terjangkiti Covid-19.
Terlebih lagi, ada lima anggota kesekretariatan di komisi yang mengurusi bidang luar negeri juga terjangkiti virus SARS-Cov-2.
"Saya sempat diskusi dengan Bu Menlu dan selama untuk keamanan dan kenyamanan bersama rapat kami tunda," kata beber Meutya.
Namun, kata mantan reporter stasiun televisi itu, pihaknya belum bisa menentukan jadwal ulang raker dengan Retno.
Dia hanya menyebut pelaksanaan rapat di Komisi I perlu ditunda sepekan sejak Selasa ini, demi memutus mata rantai penularan Covid-19.
"Jika pekan depan teman-teman anggota Komisi I lain sudah aman, dapat kami agendakan kembali (rapat dengan Komisi I, red)," beber Meutya. (ast/jpnn)
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut pihaknya menunda pelaksanaan rapat kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi yang sedianya dilaksanakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1).
Redaktur : Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan
- Langkah Andhika Satya Pangarso Diharapkan Menginspirasi Anak Muda
- Dukung Kolaborasi Kementerian Imipas-Polri Berantas Narkoba di Lapas, Sahroni: Perlu Gebrakan!
- DPR RI dan Media Berkolaborasi Dorong UMKM di Jawa Barat, Begini Respons Desi Ratnasari
- Slamet Ariyadi DPR: Lemhanas Perlu Merevitalisasi Pembelajaran dan Pemahaman Ideologi Pancasila
- 11 Rekomendasi Penyelesaian Honorer, Pemerintah & DPR RI Perlu Mendengar
- Bappenas Minta Tambah ASN & Kantor Baru di Tengah Efisiensi Anggaran, Hillary: Apa Urgensinya?