Komisi I Wacanakan Bentuk Panja Frekuensi
Jumat, 18 November 2011 – 16:53 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Lily Wahid mengatakan akan mendorong pembentukan panitia kerja (Panja) menyikapi polemik seputar perebutan spektrum frekuensi 3G di band 2.1GHz oleh operator. Menurutnya, pembentukan panja perlu dilakukan untuk menuntaskan polemik frekuensi. "Ini akan berdampak terhadap eksistensi operator. Jika KPPU memutuskan pembagian kanal harus dibagi rata karena persamaan hak, maka hal ini akan berakibat fatal bagi kelangsungan bisnis data Telkomsel. Dengan pelanggan lebih dari 105 juta, maka konektivitas dan bandwith akan sesak. Secara otomatis konsumen tidak nyaman," kata Asmiati pada seminar Pertarungan Telko 2012, Tantangan dan Hambatanya di Jakarta Media Center, Jakarta.
Lily yang juga anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengatakan masalah ini tidak boleh dipandang sebelah mata karena menyangkut kepentingan nasional. Ia menilai, Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), operator maupun masyarakat harus duduk bersama. " Saya akan mendorong kepada pimpinan komisi membentuk Panja," kata Lily di Jakarta.
Sebelumnya, Direktur Center for Indonesia Telecommunications Regulation Study (CITRUS), Asmiati Rasyid mengungkapkan perebutan frekuensi 3G terjadi antara Telkomsel dengan Axis. Ia mengatakan kisruh yang sudah ditangani Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terjadi karena adanya perebutan untuk layanan data.
Baca Juga:
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR, Lily Wahid mengatakan akan mendorong pembentukan panitia kerja (Panja) menyikapi polemik seputar perebutan spektrum
BERITA TERKAIT
- Melalui UMK Academy, Pertamina Dukung UMKM Bersaing di Tingkat Global
- Pupuk Kaltim Kembali Raih Predikat Platinum di Ajang ASSRAT 2024
- Pegadaian Gelar Media Awards 2024, Puluhan Jurnalis Raih Penghargaan
- Pertamina Regional Indonesia Timur Raih Penghargaan Internasional Best Practice GCSA 2024
- Mendes Yandri Susanto Sebut BUMDes Penting Cegah Efek Negatif Urbanisasi Bagi Desa
- Sertifikasi Halal Lindungi UMK dari Serbuan Produk Luar Negeri