Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih

"Kami rencana mau undang mereka pada tanggal 22 Januari yang akan datang begitu masa sidang dibuka di DPR RI," ujar Rifqi. 

Legislator Fraksi NasDem itu menyadari ada dilema dan problematika dari elantikan kepala daerah serentak hasil Pemilu 2024.

Satu sisi, kata Rifqi, pertimbangan hukum putusan MK Nomor 46 Tahun 2024 menyatakan bahwa pelantikan baru bisa dilaksanakan setelah seluruh sengketa di MK selesai, kecuali yang akan melaksanakan PSU.

Namun, lanjut dia, Pasal 160 dan 160A dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilgub, Pilbup dan Pilwalkot menyebutkan bahwa tahapan pelantikan itu menjadi satu konsekuensi dari penetapan yang dilakukan KPU tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dengan waktunya telah diatur sedemikian rupa.

"Jadi, kalau menunggu Putusan MK usai semua pada pertengahan Maret 2024, maka ada kecenderungan juga melanggar dua pasal UU Ini," ujarnya. (ast/jpnn)