Komisi II DPR Apresiasi Kesiapan Pilkada Kaltim, Rifqinizamy: Tetap Harus Waspada

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri itu juga mengaku rajin berkomunikasi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Fahmi Idris untuk memantau kesiapan infrastruktur dan logistik pemilu hingga ke desa-desa dan daerah terpencil.

Dia juga menjelaskan salah satu bentuk dukungan nyata Pemprov Kaltim demi sukses pilkada serentak adalah dengan pemberian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Total NPHD yang sudah direalisasikan untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan mencapai Rp 1,1 triliun," ungkap Akmal.

Dia juga menyebutkan nilai lebih dukungan lainnya adalah memberikan jaminan sosial BPJS bagi tenaga lapangan di seluruh TPS di Kaltim.

"Hanya di sini semua petugas TPS kami beri jaminan sosial BPJS kesehatan. Ini tidak ada di daerah lain," jelas Akmal.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI HM Rifqinizamy memuji langkah-langkah yang dilakukan Pemprov Kaltim bersinergi dengan penyelenggara pemilu dan Forkopimda.

Namun, dia mengingatkan pemanfaatan NPHD secara tepat dan tidak melanggar hukum.

"Laporan kepada kami NPHD Kaltim bagus dan dukungan TNI- Polri juga sangat baik," kata Rifqinizamy.