Komisi II DPR dan Kongres AS Bahas Pemilu Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar pertemuan dengan House Democratic Partnership (HDP) Kongres Amerika Serikat.
Rombongan yang dipimpin oleh Anggota Kongres AS David Price itu berbicara berbagai hal terkait demokrasi dan pemilu bersama Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali dan Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron.
Pertemuan di ruang tamu pimpinan DPR, lantai 2, gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8) itu berlangsung tertutup. Herman Khaeron mengatakan bahwa pertemuan ini selain membahas berbagai hal, juga mempererat hubungan antara Indonesia dan AS.
Menurut Herman, hubungan yang erat tidak hanya di level eksekutif, melainkan juga harus di legislatif. Herman menjelaskan ini bukanlah kunjungan pertama ke Indonesia. Pada saat bencana tsunami Aceh 2004 lalu, mereka juga pernah berkunjung ke Indonesia.
Karena itu, pertemuan sekarang ini juga untuk memantapkan hubungan kedua negara di level eksekutif maupun legislatif. "Supaya menjadi sinergitas antara Amerika Serikat dan Indonesia semakin terjalin dengan baik," kata Herman usai pertemuan.
BACA JUGA: Soal Pemindahan Ibu Kota, Andre Rosiade Khawatir Pemerintah Utang ke Cina
Menurut Herman, Kongres AS banyak bertanya soal sistem pemilu, partisipasi pemilih, dan lebih khusus soal ruang lingkup kerja Komisi II DPR. "Utamanya tentang sistem kepemiluan ya," kata politikus Partai Demokrat itu.
Dialog juga menyinggung masalah penetapan DPT untuk pemilu di AS. Herman dalam pertemuan itu bertanya kepada Kongres AS bagaimana penetapan DPT untuk pemilu di negara yang dipimpin Presiden Donald Trump itu.
Rombongan Kongres AS berbicara berbagai hal terkait demokrasi dan pemilu bersama Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali dan Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron.
- Polemik Hasto Tersangka, Habiburokhman Gerindra: Sampai Kiamat Enggak Selesai
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah