Komisi II DPR Ditantang Buka Dokumen Risalah Rapat
jpnn.com - JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai, Komisi II DPR sebaiknya membuka semua dokumentasi dan risalah rapat dengan KPU, yang memutuskan terpidana dengan status hukuman percobaan boleh menjadi calon kepala daerah.
Langkah tersebut dinilai penting, agar publik bisa mengetahui yang sebenarnya. Sebab aturan yang masuk di PKPU tentang Pencalonan tersebut, ditetapkan setelah adanya rekomendasi dari Komisi II DPR.
Namun kemudian, sejumlah anggota Komisi II DPR justru menyatakan tidak ada kesimpulan rapat yang meminta KPU memperbolehkan terpidana percobaan menjadi calon kepala daerah.
"Jika memang tidak ada kesimpulan rapat yang meminta KPU memperbolehkan terpidana percobaan menjadi calon, maka konsekuensinya KPU harus mengubah peraturannya," ujar Said, Selasa (20/9).
Menurut Said, aturan juga masih dapat dipermasalahkan, jika dapat dipastikan rekomendasi yang diterbitkan Komisi II tidak sesuai dengan Tata Tertib DPR.
"Jadi boleh saja hal itu disoal melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Cara lain, dapat disoal dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," ujar Said.
Said mengatakan, langkah hukum lewat MA dapat dilakukan untuk menguji PKPU tersebut. Apakah bertentangan atau tidak dengan UU Pilkada.
Sementara ke DKPP, jika yang hendak disoal terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisioner KPU saat menyusu PKPU dimaksud.
JAKARTA - Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai, Komisi II DPR sebaiknya membuka semua dokumentasi
- Pitoeng & Sukarelawan Bikin Satgas demi RIDO, Tampung Laporan Kecurangan Pilgub Jakarta
- Pram Berharap Pilkada Jakarta Bisa Satu Putaran agar Tak Ada Ketegangan
- Bu Mega Bakal Mencoblos di Kebagusan, Nomornya 201
- Sultan Berharap Pilkada Menghasilkan Kepala Daerah yang Mampu Menerjemahkan Program Pemerintah Pusat
- Gelar Patroli, Sentra Gakkumdu Bawaslu DKI Jakarta Minta Warga Tolak Politik Uang
- Komeng & Pj Bupati Bogor Tinjau TPS dekat Rumah Prabowo