Komisi II DPR Janji Perjuangkan Honorer K2, kok Sekarang Cuci Tangan?

Komisi II DPR Janji Perjuangkan Honorer K2, kok Sekarang Cuci Tangan?
Honorer K2 menggelar aksi unjuk rasa 15 September 2015 di depan gedung DPR. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA-- Chairman  Indonesia Bureaucracy and Service Watch, Nova  Andika, menagih janji DPR yang sejak awal menyatakan akan membantu pengangkatan honorer kategori dua (K2) menjadi CPNS. Nova menilai anggota DPR tidak konsisten dengan janji yang dibuatnya sendiri untuk mengangkat nasib ratusan ribu tenaga honorer K2.

“Jauh-jauh hari Komisi II berjanji untuk membantu persoalan honorer K2, dengan mengawal proses penganggarannya ke Badan Anggaran DPR (Banggar), tapi mana buktinya?” kata Nova di Jakarta, Selasa (24/11). 

Dia menyayangkan sikap Komisi II DPR, yang setelah dalam APBN 2016 tak ada dana yang memungkinkan pengangkatan tenaga honorer K2, justru gencar mempersalahkan  KemenPAN-RB.‎ Seharusnya anggota Komisi II DPR terbuka dan menjelaskan persoalan tersebut kepada tenaga honorer K2 yang nasibnya terkatung-katung tersebut. 

“Bukan malah seperti cuci tangan dan membuang semua persoalan ke KemenPAN-RB, khususnya Menteri Yuddy,” bela Nova.  

Beberapa waktu lalu, dengan dukungan Komisi II DPR, Menteri PAN-RB yuddy Chrisnandi berjanji mengangkat seluruh tenaga honorer K2 yang jumlahnya ditaksir mencapai 440.000 orang, menjadi CPNS. Saat itu anggarannya pun telah disetujui Komisi II, dengan komitmen untuk memperjuangkan dan mengawalnya ke Banggar.

Belakangan,  karena anggaran pengangkatan honorer K2 yang dialokasikan senilai Rp 16 miliar tidak disetujui, rencana pengangkatan itu pun terhambat sudah. "Anggaran pengangkatan honorer K2 tidak ada. Karena beban negara sangat besar, apalagi harus membayar gaji PNS yang 4,5 juta orang," kata MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi.

Dia menambahkan, pemerintah sebenarnya sudah meminta anggaran tambahan Rp 28 miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 16 miliar bakal digunakan untuk penyelesaian honorer K2. Sayangnya, anggaran itu ternyata tidak ada. "Kami akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kesepakatan dengan Komisi II DPR RI. Mudah-mudahan ada titik terangnya," ujar Yuddy.

Kekecewaan tidak hanya dikemukakan Nova. Yang lebih kecewa tentu saja Ketua Tim Investigasi Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Riyanto Agung Subekti alias Itong.  "Kami kecewa berat, namun kami akan menanyakan langsung kebenaran informasi ini kepada Menteri PAN-RB, “kata Riyanto.

JAKARTA-- Chairman  Indonesia Bureaucracy and Service Watch, Nova  Andika, menagih janji DPR yang sejak awal menyatakan akan membantu pengangkatan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News