Komisi II DPR Minta KPU Pastikan Distribusi Logistik dan APD

jpnn.com, JAKARTA - Komisi II DPR meminta KPU memastikan kesiapan dan distribusi logistik pemilihan, jelang pemungutan suara Pilkada serentak 2020, 9 Desember.
Terutama terkait kesiapan alat pelindung diri (APD). Dinilai sangat penting diperhatikan, untuk menjamin keselamatan masyarakat dari penularan pandemi Virus Corona (COVID-19) saat pemungutan suara nantinya.
Permintaan disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri di Gedung DPR, Jakarta, Senin, (7/12).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Hadir dari Kemendagri Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Bahtiar, serta Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik.
Bahtiar dalam rapat tersebut menceritakan pengalamannya sebagai Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau, selama 71 hari.
Menurutnya, berbagai upaya telah dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pilkada aman dari Covid-19. Tentunya harus mematuhi protokol kesehatan.
"Sebenarnya ada tambahan untuk menguatkan dan meyakinkan masyarakat, sudah diperintahkan dinas kesehatan seluruh daerah siaga I," ujar Bahtiar.
Jadi, kata Bahtiar kemudian, bukan hanya penyelenggara, tetapi seluruh peralatan, SDM, dan dinas kesehatan baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk relawan kesehatan yang tergabung dalam Satgas Covid-19 provinsi dan kabupaten/kota di Kepri, digerakkan untuk mendampingi penyelenggara.
Komisi II DPR meminta penyelenggara pemilu memastikan distribusi logistik Pilkada Serentak 2020, berjalan dengan baik.
- Komisi II DPR Apresiasi Pemerintah soal Pengangkatan PPPK 2024, Ini Kabar Gembira
- Komisi II DPR: BKD Jateng Bersalah atas Gagalnya 592 Lulusan PPG di Seleksi PPPK
- Sampaikan Laporan saat Rapur, Komisi II Punya 10 Catatan soal Evaluasi Pimpinan DKPP
- Rahmat Saleh Mendorong BPN Aktif Menyosialisasikan Sertifikat Elektronik
- Rahmat Saleh Ingatkan Pemerintah Soal Anggaran Pengamanan PSU
- Putusan MK Coblos Ulang 24 Pilkada, Ketua Komisi II Bicara Penataan Sistem Politik