Komisi II DPR Minta Revitalisasi Monas Dihentikan
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR Hugua meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan revitalisasi Monas. Sebab, kata Hugua, revitalisasi itu belum ada izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.
Menurut Hugua, hal itu berdasarkan penjelasan dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang juga Ketua Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka Pratikno saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Selasa (28/1).
"Ini kalau dilihat dari jawaban Mensesneg (Pratikno) itu sebetulnya belum ada izin. Jadi, Dewan (Komisi) Pengarah belum memberikan izin kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan kegiatan pembangunan di sana," kata Hugua di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (28/1).
Karena itu, politikus PDI Perjuangan ini meminta revitalisasi Monas tersebut dihentikan terlebih dahulu.
Menurut dia, persoalan pohon di kawasan Monas yang sudah ditebang itu harus dibicarakan lebih lanjut. Terlebih lagi, pohon memiliki banyak arti untuk DKI Jakarta seperti mencegah polusi, maupun sebagai kontribusi oksigen kesehatan untuk warga ibu kota.
Hugua mengatakan perlunya dilakukan audit lingkungan terkait persoalan revitalisasi Monas tersebut. Menurutnya, satu pohon di DKI Jakarta ini lebih penting daripada bangunan yang tingginya ratusan lantai.
"Kami minta audit lingkungan dulu bagimana dampaknya, dan dibuat perizinan setelah proses ini berjalan dengan baik," kata dia.
"Kami minta hentikan dulu. Proses penghentian itu, sementara surat-suratan antara Mensesneg mewakili negara dan Sekda DKI Jakarta mewakili Pemprov DKI Jakarta," kata Hugua. (boy/jpnn)
Anggota Komisi II DPR Hugua meminta Pemprov DKI menghentikan revitalisasi Monas, sebab belum ada izin dari Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka.
Redaktur & Reporter : Boy
- Usut Kasus Korupsi di Pemprov DKI, KPK Periksa Pemilik KJPP Wisnu Junaidi dan Rekan
- Jalan Berbayar di Jakarta Hanya di Zona Transportasi Umum Lengkap
- Usut Korupsi Pengadaan Lahan di Pemprov DKI, KPK Periksa Petinggi PT Nusa Kirana Real Estate
- KPK Panggil Made Elviani terkait Korupsi Pengadaan Lahan di Pemprov DKI Jakarta
- Pemprov DKI Siapkan 7 Kantong Parkir untuk Misa Agung Paus Fransiskus di GBK
- Usut Korupsi Pengadaan Lahan Pemprov DKI, KPK Panggil CEO MMS Land Andre Chandra Biantoro