Komisi II DPR RI Dorong Penguatan Kelembagaan BPIP Melalui Undang-Undang
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bersama Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Kantor Staf Presiden menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (11/6).
Kepala BPIP Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. menyampaikan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah dalam Struktur Anggaran Tahun 2024, dan Pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2025.
“Realisasi anggaran BPIP Tahun 2023 mencapai 96,41 persen dari total pagu tahun 2023,” ucap Prof. Yudian.
Profesor Yudian menjelaskan capaian strategis BPIP pada tahun 2023, meliputi Gerakan Aksi Pancasila dan Gotong Royong Melawan Stunting, Sosialisasi Pancasila bersama DPR RI pada 54 Lokus, Penganugerahan Ikon Prestasi Pancasila Tahun 2023, Pengkajian dan Penyelarasan Peraturan Perundangundangan Selaras dengan Nilai-nilai Pancasila.
“Lalu Penyusunan dan Peluncuran Buku Teks Utama Pancasila Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah PAUD s.d SMA, Sertifikasi bagi Pengajar/Penceramah Pendidikan dan Pelatihan PIP, Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Pelatihan Eksekutif Nasional (PEN) kepada K/ L dan Pemerintah Daerah, Kerja Sama BPIP-LAN-MENPAN-ANRI, Pembinaan Ideologi Pancasila kepada Generasi Muda melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2023, dan Opini atas Laporan Keuangan BPIP oleh BPK (5 kali berturut-turut memperoleh opini WTP atas LK Tahun 2019 – 2023),” ujar Kepala BPIP.
Selanjutnya, Profesor Yudian menjabarkan pada tahun 2024, kegiatan strategis dalam Struktur Anggaran Tahun 2024, BPIP melaksanakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dengan melibatkan Lembaga Tinggi Negara, Anggota Legislatif, Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah.
Tidak hanya itu, BPIP konsisten melaksanakan monitoring, evaluasi dan sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila jenjang pendidikan dasar dan menengah ke berbagai daerah untuk memastikan buku tersebut telah digunakan di satuan pendidikan.
BPIP juga melakukan penyelarasan dan harmonisasi indikator nilai-nilai Pancasila terhadap rancangan peraturan-peraturan, bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman dalam pendalamannya menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan BPIP melalui Undang-Undang.
- Kumpul Bareng Komunitas Tionghoa di PIK, Ridwan Kamil Gaungkan Toleransi
- Revisi UU ASN Selamatkan Honorer TMS PPPK 2024? Ada Peluang
- Ahmad Muzani Ungkap Cerita Prabowo Terbitkan PP 47 Hapus Utang Rakyat: Amanat Pancasila
- Anggota Bawaslu Puadi Ingatkan Pengawas Pemilu Jaga Integritas dan Mematuhi UU
- MenPANRB Rini Bilang Honorer jadi PPPK Fokus Ketiga, Simak Penjelasannya
- Kemendagri Kaji Revisi UU Pemerintah Daerah untuk Sinkronisasi Undang-Undang