Komisi II DPR RI Dorong Penguatan Kelembagaan BPIP Melalui Undang-Undang

Saat ini, penyempurnaan arah kebijakan, peta jalan PIP tengah dikebut. Selain itu, diklat Pembinaan Ideologi Pancasila selalu diselenggarakan bagi seluruh komponen masyarakat.
“Kemudian, akreditasi lembaga diklat PIP, pelatihan Training of Trainer (ToT) Pembinaan Ideologi Pancasila, Sertifikasi kepada pendidik dan pelatih Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila, penyelenggaraan program Paskibraka secara menyeluruh, serta penetapan Purnapaskibraka Duta Pancasila. Selain itu, kami juga lakukan pengukuran aktualisasi nilai-nilai Pancasila, dan baru saja kami selenggarakan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2024 di Blok Rokan, Dumai,” ujar Yudian.
Kepala BPIP menyebut anggaran BPIP dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami penurunan.
Anggaran BPIP Tahun 2024 turun sebesar 4,26% dari tahun 2023. Sementara pagu anggaran BPIP tahun 2025 turun sebesar 12.52% dari tahun 2024.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menyebut BPIP akan masif menyosialisasikan Pancasila ke setiap lini kehidupan, termasuk generasi muda. Salah satunya melalui media sosial, seperti tiktok dan Instagram.
Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden pada saat dirinya dilantik sebagai Kepala BPIP di Istana (7/6/2022) lalu.
Mengingat kepiawaian generasi muda dalam bermedia sosial dan dalam membuat konten, BPIP menilik pentingnya Ideologi Pancasila harus masuk ke generasi milenial, Gen Z dan alfa dengan menggandeng content creator, youtuber, influencer, dan tiktoker dalam membumikan dan mengarusutamakan nilai-nilai luhur Pancasila sesuai dengan caranya yang kekinian.
Gayung bersambut, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman dalam pendalamannya menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan BPIP melalui Undang-Undang.
Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman dalam pendalamannya menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan BPIP melalui Undang-Undang.
- Honorer Kecewa Berat, Ajukan 6 Tuntutan kepada MenPAN-RB dan DPR
- Usulan MenPANRB Rini Pengangkatan PPPK 2024 Oktober 2026, Tetapi
- Kesimpulan Raker: Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026
- Komisi II DPR RI, KemenPAN-RB, dan BKN Sepakati Batas Waktu Penyelesaian Tenaga Non-ASN
- Slamet Ariyadi DPR: Lemhanas Perlu Merevitalisasi Pembelajaran dan Pemahaman Ideologi Pancasila
- Pendidikan Berperan Dalam Mengaktualisasikan Nilai Pancasila di Tengah Tantangan Zaman