Komisi II DPR RI Dorong Penguatan Kelembagaan BPIP Melalui Undang-Undang

Lebih dari itu, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Heru Sudjatmoko menyampaikan usulan saat rapat kerja bersama BPIP tentang pembentukan Mahkamah Pancasila.
"Izinkan saya tidak bicara anggaran, sedikit saja, Pak, saya hanya tergelitik kalau tidak saya katakan terinspirasi. Ketika kita mengenal ada Mahkamah Konstitusi yang secara sederhana bisa dsebut penjaga konstitusi kita, ada Mahkamah Agung yang menjaga hukum dengan segala peraturan perundangan di bawah konstitusi. Saya melamun, jangan-jangan perlu ada Mahkamah Pancasila. Saya ditertawakan enggak apa, ya, tetapi dengan segala hormat saya ingin sampaikan pikiran ini," kata Heru.
Menurut Heru, kalau Mahkamah Konstitusi menjaga konstitusi, barangkali Mahkamah Pancasila dengan segala kekurangan saya, saya bisa menyebut mungkin fungsinya sebagai penjaga etika dan perilaku para pejabat negara, para aparatur negara, para warga negara, para orang-orang kaya di negara ini, pendek kata semua dari kita.
“Barangkali tentu bukan untuk mengadili seperti di Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung, tetapi paling tidak BPIP bisa mengonsolidasi,” ujar Heru.(fri/jpnn)
Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Aminurokhman dalam pendalamannya menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan BPIP melalui Undang-Undang.
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
- Honorer Kecewa Berat, Ajukan 6 Tuntutan kepada MenPAN-RB dan DPR
- Usulan MenPANRB Rini Pengangkatan PPPK 2024 Oktober 2026, Tetapi
- Kesimpulan Raker: Pengangkatan PPPK 2024 Maret 2026
- Komisi II DPR RI, KemenPAN-RB, dan BKN Sepakati Batas Waktu Penyelesaian Tenaga Non-ASN
- Slamet Ariyadi DPR: Lemhanas Perlu Merevitalisasi Pembelajaran dan Pemahaman Ideologi Pancasila
- Pendidikan Berperan Dalam Mengaktualisasikan Nilai Pancasila di Tengah Tantangan Zaman