Komisi II Ingatkan Pemerintah Perhatikan Tenaga Honorer
jpnn.com, JAKARTA - Mulai Rabu (6/9) kemarin, sejumlah kementerian dan lembaga membuka lowongan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelombang kedua, dibuka hingga 25 September 2017.
Sebelumnya lowongan CPNS gelombang pertama dibuka pada 1-31 Agustus 2017. Kali ini lowongan dibuka untuk mengisi sejumlah jabatan di 60 kementerian/lembaga, satu pemerintah provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Utara.
Di kementerian/lembaga terdapat 17.428 lowongan, sedangkan di pemprov Kalimantan Utara dibuka 500 lowongan. Jadi totalnya ada 17.928 lowongan CPNS.
Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, pemerintah harus siap untuk mengatasi lonjakan peminat, agar para peserta tidak kesulitan mendaftar melalui situs. “Hingga saat ini, banyak peserta yang kesulitan mendaftar karena situs tidak bisa diakses,” terangnya.
Khusus untuk penerimaan CPNS di Provinsi Kaltara, Hetifah bersyukur bahwa lowongan CPNS yang diperuntukkan untuk Kaltara akhirnya dibuka, tetapi jumlah jabatan masih kurang mengingat Kaltara merupakan provinsi baru.
“Tahun lalu saja kebutuhan pegawai Kaltara mencapai 2.064 orang, sudah menguggah sedikitnya 5.164 kebutuhan formasi ke situs e-formasi Kemenpan-RB. Tapi yang disetujui hanya 500 jabatan,” terang Hetifah.
Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan tenaga honorer yang sudah lama mengabdi, serta ketidakjelasan status mereka hingga sekarang.
“Dalam persyaratan lowongan CPNS sekarang, banyak tenaga honorer yang terkendala usia. Dulu maksimal usia pendaftaraan untuk kualifikasi pendidikan S1 adalah umur 35 tahun, tetapi sekarang hampir di semua intansi pemerintah yang membuka lowongan, diturunkan menjadi 27-33 tahun. Tentu ini menutup peluang mereka untuk menjadi PNS, Padahal untuk beberapa jenis pekerjaan, seperti pendidikan dan kesehatan, pengalaman justru diperperlukan.” tutup Hetifah. (adv/jpnn)
Sejumlah kementerian dan lembaga membuka lowongan CPNS gelombang kedua mulai kemarin hingga 25 September 2017.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia