Komisi II Pertimbangkan Hapus Pilkada Langsung di Tingkat Provinsi

Dia menambahkan, kalau dikaitkan dengan cost, maka dengan meniadakan pemilihan langsung di provinsi akan mengurangi biaya. Selain itu, lanjut Doli, opsi lain adalah sekarang ini tengah berkembang teori asimetris. Ia memaparkan ada yang menyebut pilkada membuat masyarakat menjadi tidak rasional, terbiasa dengan politik uang.

"Maka ada juga yang mengatakan coba kita indeks demokrasi kita, di mana sebetulnya daerah-daerah yang melibatkan masyarakat secara masif terlibat dalam politik uang," ungkapnya.

Menurut dia, muncul asumsi yang sangat masif terjadi politik uang adalah wilayah yang masyarakatnya secara pendidikan belum terlalu tinggi, daerah-daerah yang prasejahtera. Doli menyatakan kalau asumsi ini dianggap benar, muncul opsi daerah-daerah perkotaan yang pendidikannya relatif lebih baik, tingkat kesehatan tinggi tetap dipertahankan melaksanakan pilkada langsung.

"Kalau daerah-daerah yang masih belum memenuhi syarat itu kembalikan ke DPR. Itu ada opsi kedua seperti itu," paparnya.

Opsi ketika, sambung Doli, tetap digelar pilkada langsung, tetapi ada aturan-aturan yang secara spesifik untuk menutupi empat isu tadi. "Nah baru opsi yang keempat, mungkin bisa dikembalikan ke DPRD," tegasnya. Doli menyatakan harus ada kajian yang sangat mendalam dengan alasan akademiknya sehingga mendapatkan keputusan yang tepat. (boy/jpnn)