Komisi II Rancang Aturan Pilkada Serentak

JAKARTA – Komisi II DPR terus mematangkan aturan tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Wakil Ketua Komisi II DPR Sayuti Asyathri menyatakan, dalam aturan yang tegah dirancang Komisi II DPR, selama kurun waktu lima tahun satu daerah paling banyak hanya akan melaksanakan dua jenis Pilkada .

"Komisi II DPR sedang merancang dan  mematangkan rencana penyelenggaraan Pilkada secara serentak yang dilakukan maksimal dua kali dalam kurun waktu lima tahun. Jika Pilkada dilakukan secara serentak, akan terjadi efisien waktu dan biaya serta bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya," kata Sayuti di Jakarta, Selasa (25/11).

Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional ini menambahkan, pelaksanaan Pilkada yang diterapkan selama ini mengakibatkan terjadinya pemborosan anggaran. "Bayangkan, dalam satu tahun bisa saja terjadi Pilkada dua kali di satu daerah, seperti pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/walikota. Belum lagi kalau ditambah lagi dengan Pilpres dan Pemilu Legislatif," sambungnya.

Karenanya Sayuti menilai Pilkada justru menjadi beban bagi masyarakat. Bahkan, lanjutnya, tidak efisiensinya pelaksanaan Pilkada sempat memunculkan agar kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah. "Ini adalah pemikiran berbahaya," kata Sayuti.