Komisi II Seriusi Kasus Nurpati
Rabu, 08 Juni 2011 – 07:33 WIB

Komisi II Seriusi Kasus Nurpati
JAKARTA - Dugaan kasus hukum Andi Nurpati yang sempat diangkat kembali oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dipastikan bakal terus bergulir. Kemarin, kalangan Komisi II DPR yang merupakan mitra kerja KPU menyatakan kesiapannya untuk mempertanyakan bahkan mengarahkan kasus ini ke Panitia Kerja DPR, kalau perlu.
“Tentu akan diseriusi. Kalau pembicaraan di level RDP dengan KPU dan Bawaslu mengerucut tentu akan kita panggil (Andi Nurpati, red),” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo di gedung DPR, kemarin (7/6).
Baca Juga:
Menurutnya, jika tahapan ini selesai maka Panja yang akan dibentuk oleh Komisi II pertama-tama tentu akan langsung menyoroti terkait dugaan pemalsuan atas surat penjelasan keputusan MK menyangkut sengketa suara pemilu legislatif 2009 perihal keabsahan caleg dapil Sulawesi Selatan I Dewi Yasin Limpo, sebagaimana disoal MK.
Ganjar menjelaskan, sebagai bentuk keseriusan, pada RDP dengan KPU dan Bawaslu pekan depan, pihaknya akan mempertanyakan mengenai kejelasan seperti apa dokumen yang disebut palsu sebagaimana menjadi gunjingan publik belakangan. Pasalnya, berdasarkan informasi awal yang diterima Komisi II DPR, tidak hanya satu dokumen yang disebut palsu. Tetapi ada empat dokumen yang serupa dengan yang disebut palsu tersebut dan dokumen itulah yang berpengaruh pada perolehan kursi Dewi Yasin Limpo di DPR. “Bawaslu punya dua, Mahfud MD (Ketua MK-red) punya dua. Berarti ada kursi haram di DPR,” paparnya.
JAKARTA - Dugaan kasus hukum Andi Nurpati yang sempat diangkat kembali oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dipastikan bakal terus bergulir.
BERITA TERKAIT
- Jadi Kuasa Hukum Hasto, Febri Diansyah Bongkar 4 Poin Krusial di Dakwaan KPK
- MenPAN-RB Rini Dinilai Gagal, Prabowo Harus Batalkan Penundaan Pengangkatan PPPK 2024
- Perihal RKUHAP, Jimly: Polisi Sebaiknya Tetap Melakukan Penyidikan
- Bea Cukai Gagalkan Pengiriman Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal
- Ingatkan Pram-Rano, Lukmanul Hakim: Jangan Sampai Warga Jakarta Kesulitan Cari Kerja
- Polemik Pengangkatan PPPK & CPNS 2024, Wapres: Sudah Ada Solusinya, Tunggu Saja