Komisi II Soroti Keberadaan UP4B

JAKARTA - Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa menyoroti keberadaan Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (UP4B) yang tidak serius menjalankan fungsinya.

"Selama UP4B dibentuk tidak pernah berkoordinasi dengan Komisi II. Dipanggil rapat selalu ditunda, seperti hari ini untuk bahas masalah anggaran saja tidak mau datang. Kalau sikap ketua UP4B-nya begitu, Komisi II akan membintangi anggarannya Rp102,9 miliar," kata Ketua Komisi II DPR RI Agung Gunanjar dalam rapat kerja dengan Sesneg dan UP4B, Kamis (11/10).

Dia menegaskan akan terus mengejar UP4B lantaran ketidakjelasan fungsinya. "Kalau tidak berkorelasi, anggarannya tidak usah saja. Lebih baik kita alihkan ke Ombudsman RI yang sudah jelas memberikan jaminan kepada rakyat untuk layanan publik. ORI yang tugasnya kompleks dan harus dibangun di seluruh daerah anggarannya hanya Rp67 miliar. Jadi kalau UP4B dibubarin dananya dikasi ke ORI saja," bebernya.

Politisi Golkar ini menambahkan akan meminta UP4B dievaluasi, apakah layak dipertahankan atau tidak. Kritikan serupa diungkapkan Gamari Sutrisno. Keberadaan UP4B harusnya fokus pada kegiatan percepatan pembanguan di Papua dan Papua Barat.