Komisi III Desak KPK Usut Suap di Proyek Hambalang
Direksi Adhi Karya dan Wika Disebut-sebut Banyak Terlibat
Kamis, 21 Juli 2011 – 08:56 WIB

Komisi III Desak KPK Usut Suap di Proyek Hambalang
JAKARTA- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera memanggil dan memeriksa direksi PT Adhi Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk. Pasalnya, kedua BUMN tersebut diduga kuat terlibat praktek suap senilai Rp 100 miliar dalam proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional di Desa Hambalang di Kecamatan Citeureup, Bogor, Jawa Barat senilai Rp 1,5 triliun. Patut diketahui, proyek Hambalang merupakan proyek pembangunan khusus untuk para atlet. Proyek ini terletak di Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor. Pusat pelatihan atlet ini terdiri atas beberapa bangunan. Ada gedung, asrama, dan tempat pelatihan. Proyek ini berdiri di atas lahan seluas 32 hektare dan pembangunannya diperkirakan tuntas pada 2013.
“Harusnya KPK lebih proaktif dalam mengungkap parktik-praktik korupsi di lingkungan BUMN, jika tidak ingin dicap masyarakat sebagai bagian dari rantai korupsi yang selama ini telah menggurita,” ujarnya saat dihubungi INDOPOS (grup JPNN), terkait pernyataan Mantan Bendum Demokrat Nazaruddin di salah satu stasiun tv swasta, kemarin (20/7).
Baca Juga:
Nazaruddin mengungkapkan, proyek Hambalang termasuk salah satu selain proyek Wisma Atlet untuk Sea Games di Palembang yang sudah diatur pemenang tendernya. PT Anugerah Nusantara, menurut Nazaruddin, ikut mengatur kontrak-kontrak pemerintah yang dananya berasal dari APBN. Nazaruddin menyebutkan Adhi Karya dan Wika memberikan suap senilai Rp 100 miliar untuk proyek Hambalang.
Baca Juga:
JAKARTA- Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Desmond J Mahesa mendesak KPK dan Kejaksaan Agung untuk segera memanggil dan memeriksa
BERITA TERKAIT
- Komnas HAM Minta Polisi Hadirkan 2 Paslon Pilkada Puncak Jaya
- Wagub Jabar Kecewa Bupati Indramayu Lucky Hakim Tak Taat Aturan
- Bupati Indramayu ke Jepang Tanpa Izin, Ketua Komisi II Ingatkan soal UU
- Rahmat Saleh Dorong KPU Jamin Pilkada Puncak Jaya tak Lagi Membawa Maut
- Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir Sampaikan Usulan Guna Mitigasi Kebijakan Tarif Resiprokal AS
- Soal Kebijakan Tarif Trump, Prabowo dan Pemimpin ASEAN Atur Strategi