Komisi III Desak KPK Usut Suap di Proyek Hambalang

Bahkan menurut Ahmad Erani, banyaknya proyek mendorong situasi dan kondisi yang dimanfaatkan oleh orang-orang oportunis yang dekat dengan kekuasaan untuk menciptakan sistem untuk membagi-bagi proyek tersebut.

“Arisan menjadi wadah untuk menentukan siapa penerima proyek A dan siapa penerima proyek B. Untuk itu diperlukan goodwil dan ketegasan KPK untuk turut memeriksa dugaan tersebut. Terlebih KPK telah memiliki bukti-bukti awal yang dapat mendukung pernyataan nazarudin tersebut,” ujarnya saat berbicara dalam dialog mengenai sistem pelaksanaan tender di Universitas Atmajaya, baru-baru ini.

Sementara itu Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan aparat penegak hukum khususnya KPK  jarang mengungkap praktik korupsi yang terjadi di badan usaha milik negara (BUMN). Entah  apakah BUMN saat ini bersih semua dari praktik korupsi atau karena tidak adanya kemauan politik.

“Selama ini yang diungkap hanya kepala daerah, elite politik atau petinggi perusahaan swasta. Jarang-jarang petinggi BUMN yang diperiksa,” katanya di Jakarta, kemarin.