Komisi III DPR Bidik Sri Mulyani

Hadi Poernomo sendiri mengaku tidak ingat detil kasus tersebut. Menurut dia, saat kasus tersebut disidik pada 2005, dirinya memang masih menjabat sebagai Dirjen Pajak, namun saat proses penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Agung atas rekomendasi Menteri Keuangan pada 2006, dirinya sudah pensiun dari Dirjen Pajak.

"Jadi, kejadian persisnya saya tidak tahu. Mestinya ini ditanyakan kepada pihak kejaksaan, termasuk berapa jumlah utang dalam berkas P21 (berkas lengkap) kejaksaan," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Iqbal Alamsyah mengatakan, seluruh proses penyelesaian tunggakan pajak Paulus Tumewu sudah diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Tidak ada yang salah dari proses itu," katanya.

Iqbal menyebut,jumlah pokok pajak yang seharusnya dibayarkan adalah Rp 7,99 miliar. Berdasarkan pasal 44B UU nomor 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), maka atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan tidak pidana di bidang perpajakan.