Komisi III DPR dan Kemenkumham Kembali Bahas RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan
Rabu, 25 Mei 2022 – 22:33 WIB
Kemudian pasal 417 tentang perzinahan, pasal 418 tentang kohabitasi, pasal 432 tentang penggelandangan, pasal 470 tentang aborsi, serta pasal 604 tentang tindak pidana korupsi.
"Secara keseluruhan sudah kami sosialisasikan dengan masyarakat," kata Edward.
Tak hanya itu, lanjut Edward, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham telah mempertimbangkan masukan masyarakat sehingga dilakukan reformulasi rumusan pada pasal terkait penodaan agama.
"Jadi hanya tiga perbuatan yang diatur, yaitu melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, menyatakan kebencian atau permusuhan dan menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan atau diskriminasi terhadap agama, orang lain, golongan atau kelompok," paparnya. (mrk/jpnn)
Setelah sempat tertunda pada 2019 lalu, pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan kembali dibahas di DPR
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi
BERITA TERKAIT
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?