Komisi III DPR Dorong Teknologi Bodycam di Berbagai Satker Polri

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan penggunaan bodycam sebaiknya tidak hanya diterapkan pada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya saja.

Dia berharap semua satuan kerja seperti shabara, reskrim, narkoba, dan lainnya juga menggunakan bodycam. Menurut dia, penerapan ke semua satker itu membuat Polri semakin profesional, modern, dan terpercaya (promoter).

“Kami mendorong teknologi ini juga diterapkan di satuan kerja lain. Sabhara yang bertugas menjaga aksi demonstrasi, reserse dan kriminal, termasuk yang menangani masalah narkoba misalnya,” kata Sahroni di Jakarta, Kamis (12/12) 

Bendahara umum Partai NasDem itu menilai teknologi bodycam dilengkapi panic button dan GPS akan memberikan banyak keuntungan terhadap Polri dalam melakukan pelayanan, pengungkapan kasus, hingga pengawasan. Karena itu, Sahroni mendorong penerapan bodycam disertai fitur panic button dan GPS dapat diterapkan pada satuan kerja lain khususnya yang bersentuhan dengan masyarakat secara langsung.

“Inovasi bodycam lengkap dengan fitur panic button dan GPS yang akan diterapkan pada seragam anggota Patroli Jalan Raya (PJR) sangat bagus. Dengan teknologi ini banyak manfaat diperoleh seperti pemantauan arus lalu lintas, bantuan pengejaran pelaku kejahatan yang melintas di jalan raya hingga pemantauan keberadaan para anggota PJR,” ujarnya.

Sahroni menambahkan penggunaan bodycam, panic button dan GPS akan membuat masyarakat semakin percaya sehingga stigma negatif terhadap Polri akan terkikis. Dalam penanganan aksi demonstrasi, kata dia mencontohkan, masih banyak masyarakat yang menganggap penjagaan dilakukan Polri terkesan represif dan melanggar HAM.

Legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta III (Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Tanjung Priok) itu menambahkan gambar yang tersimpan dapat membantu pimpinan menentukan sikap saat terjadi peristiwa kekerasan yang dituduhkan kepada Polri ketika menjaga demonstran.

“Dengan adanya bodycam akan terlihat bagaimana kondisi pengamanan dilakukan sebenarnya. Apakah memang ada oknum yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan atau yang dilakukan Polri bersifat pertahanan karena terus menjadi sasaran massa,” katanya.