Komisi III DPR Ingin Pimpinan Lembaga Penegak Hukum Lain Tiru Ketegasan Jaksa Agung

jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR mendukung langkah Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memecat sementara anak buahnya yang terlibat kasus dugaan suap penanganan perkara di Bondowoso, Jawa Timur (Jatim).
Langkah tegas tersebut diyakini dapat mencegah terulangnya kasus serupa di kemudian hari.
"Sangat tepat, karena untuk mengurangi penyalahgunaan jabatan pada para penegak hukum dalam hal ini kepada para jaksa di level jabatan mana pun," kata anggota Komisi III DPR Santoso saat dihubungi di Jakarta, Rabu (22/11).
Menurut Santoso, tindakan tegas Jaksa Agung ST Burhanuddin sangat diperlukan untuk memberi sanksi kepada oknum jaksa yang nakal.
Politikus Partai Demokrat itu pun berharap ketegasan Jaksa Agung turut dilakukan pimpinan lembaga penegak hukum lainnya.
"Tindakan yang dilakukan Jaksa Agung terhadap oknum jaksa yang nakal kiranya dapat diikuti oleh pimpinan aparat penegak hukum lainnya apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat itu," ujar Santoso.
Santoso pun berharap ketegasan tersebut bukan hanya pemanis bibir (lip service).
"Namun, benar-benar ditindak kepada oknum jaksa yang menyalahgunakan jabatannya," tegasnya.
Anggota Komisi III DPR Santoso berharap pimpinan lembaga penegak hukum lain tiru ketegasan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang melakukan bersih-bersih jaksa nakal
- Komite Nasional Perempuan Menyoroti Kinerja Kejaksaan Agung
- Kontroversi Kasus Korupsi Impor-Ekspor Minyak, Penyidik Dinilai Salah Tetapkan Tersangka
- Dukung Penegakan Hukum Kasus Korupsi Minyak, Putri Zulkifli Hasan: Jangan Mudah Termakan Isu
- Siap Backup PPATK Telusuri Aliran Dana Korupsi Minyak, Sahroni: Ngeri-Ngeri Sedap
- Sampaikan Laporan saat Rapur, Komisi II Punya 10 Catatan soal Evaluasi Pimpinan DKPP
- DPR Sebut Pengangkatan PPPK 2024 Tahap 1 Dilaksanakan Tahun Ini, Honorer Tenang ya