Komisi III DPR Minta Kejagung Usut Tuntas Skandal Impor Emas Triliunan Rupiah
jpnn.com, JAKARTA - Komisi III DPR meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas skandal impor emas senilai Rp 47,1 triliun melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan mengatakan potensi kerugian negara dalam kasus itu diduga Rp 2,9 triliun.
"Ini bukan uang kecil pada saat kita lagi susah," kata Arteria saat rapat kerja bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/6).
Politikus yang karib disapa Teri itu menjelaskan laporan direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan bahwa importasi emas itu dikenakan bea masuk 0 persen. Seharusnya, kata dia, dikenakan bea masuk lima persen.
"Ini terkait impor emas senilai Rp 47,1 triliun. Ada indikasi ini perbuatan manipulasi pemalsuan, menginformasikan hal yang tidak benar, sehingga produk tidak dikenai bea impor. Produk tidak dikenai pajak penghasilan impor," kata dia.
Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengatakan dugaan penyelewengan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu modus baru. Menurut dia, jika biasanya pencucian uang kali ini pencucian emas.
"Saya minta ini ditindaklanjuti. Delapan perusahaan yang melakukan pencucian emas yang tercatat sama sekali tidak ada impor emas dari Singapura, tapi seakan-akan itu dilegalkan seakan akan ada impor. Saya kira ini ada modus baru lagi dalam kaitan menyangkut masalah pencucian emas ilegal seakan-akan ini dilegalkan," kata Sudding. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan meminta Kejagung mengusut tuntas skandal impor emas senilai Rp 47,1 triliun, yang diduga merugikan keuangan negara Rp 2,9 triliun.
Redaktur & Reporter : Boy
- Bantah Pengepungan Kejagung, Dankorbrimob: Tidak Ada yang Superior Di Republik Ini
- Soroti Kasus Pria Suruh Siswa Menggonggong, Sahroni Minta Polisi Gerak Cepat
- Harga Emas Antam Kamis 14 November 2024 Turun, Ini Daftarnya
- Golkar Dorong DPR Bentuk Panja untuk Memelototi Kasus Tom Lembong
- Rapat Bareng Jaksa Agung, Legislator Golkar Bertanya Kinerja PPA Kejagung
- Soal Kasus Tom Lembong, Jaksa Agung: Kami Tidak Pernah Punya Maksud Politik