Komisi III DPR Sahkan Panja Penegakan Hukum

JAKARTA- Wakil Ketua Komisi III DPR Fahri Hamzah menegaskan saat ini Komisi III DPR telah mensahkan keberadaan Panitia Kerja (Panja) Hukum yang bertugas mendalami, menganalisa, mengoreksi dan mengawasi proses penegakan hukum dalam sistem peradilan, mulai dari penyidik, penuntut umum, penasihat hukum hingga hakim sebagai salah satu upaya pemberantasan mafia hukum.

"Keputusan Komisi III DPR membentuk dan mensahkan Panja Hukum tersebut merupakan langkah penting di tengah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum seiring dengan mengguritanya praktek mafia hukum di Indonesia," kata Fahri Hamzah, di DPR, Senayan Jakarta, Jumat (14/5).

Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum oleh Presiden SBY telah mendorong semakin banyaknya pengaduan masyarakat tentang banyaknya kasus yang tidak selesai. "Kalau ada beberapa kasus yang selesai, ternyata proses penyelesaiannya telah mengabaikan rasa keadilan masyarakat," tuturnya.

Praktek penegakkan hukum yang memihak dan korup, kata Fahri, telah menjadi duri dalam proses reformasi hukum. Hal ini terlihat disaat mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji mengungkap praktek mafia hukum bercokol kuat di sejumlah institusi penegak hukum dan punya koneksi dengan para pemimpin lembaganya.