Komisi III Ingin SBY Ajukan Calon Tunggal Kapolri
Rabu, 08 September 2010 – 16:50 WIB

Komisi III Ingin SBY Ajukan Calon Tunggal Kapolri
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-P, Ichsan Soelistyo, berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengirimkan satu saja calon Kepala Kepolisian Repulik Indonesia (Kapolri) ke Komisi III DPR, untuk menjalani fit and proper test. "Dengan satu calon Kapolri, maka tidak terjadi persaingan di internal Polri," kata Ichsan Soelistyo, di DPR RI, Jakarta, Rabu (8/9).
Kalau Presiden mengirimkan lebih dari satu orang calon, lanjutnya, jelas akan berpotensi menimbulkan kompetisi di antara para kandidat yang diajukan. Hal itu, sedikit atau banyak katanya, pasti akan berdampak kepada soliditas korps Bhayangkara tersebut.
"Jika calon tunggal yang diajukan ternyata tidak lolos fit and proper test, maka yang bersangkutan kita kembalikan ke Presiden dan sekaligus Presiden mengirimkan calon lainnya," jelasnya.
Ditegaskan Ichsan, meski Presiden diharapkan mengirim calon tunggal Kapolri, namun usulan tersebut tidak serta-merta berarti bahwa Komisi III memberikan persetujuan terhadap calon tunggal. Prinsip-prinsip selektifitas terhadap calon yang diajukan tetap diberlakukan, sehingga proses pemilihan Kapolri bisa berjalan secara profesional.
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI-P, Ichsan Soelistyo, berharap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengirimkan satu saja calon
BERITA TERKAIT
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB
- Asido Ungkap Peran Advokat dalam Bidang Kepailitan dan PKPU
- Lestari Moerdijat Dorong Para Peneliti Kuatkan Jaringan Internasional, ini Tujuannya
- Lemhannas Ingin Kepala Daerah Jadi Pemimpin Negarawan