Komisi III: ISIS Lebih Bahaya Daripada Virus Corona
Adies mengingatkan bahwa harus dilakukan penyaringan terhadap orang-orang yang ingin dipulangkan ini. FPG menginginkan harus ada jaminan bahwa orang-orang yang dipulangkan ini benar-benar kembali ke pangkuan NKRI.
“Kami ingin orang-orang ini apabila ingin kembali harus ada jaminan misalnya dari BNPT atau disebut Kementerian Agama bahwa orang ini masuk benar-benar sudah kembali ke pangkuan NKRI,” ujarnya.
Adies tidak yakin BNPT bisa mengembalikan nasionalisme para WNI yang terpapar ISIS tersebut.
Selain itu, kata Adies, sejauh ini Komisi III DPR juga belum melihat hasil dari program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah.
Selain itu, kata dia, orang yang melakukan kegiatan terorisme dan terkontaminasi paham ISIS bahkan sudah dihukum di Indonesia juga sangat susah dikembalikan nasionalismenya.
Bahkan, lanjut Adies, mereka yang tadinya sudah insyaf mulai berpikir kembali karena tidak mendapatkan remisi dan keringanan hukuman.
“Apalagi 600 orang kurang lebih ini mau masuk. Bayangkan kalau kita menerima, tiba-tiba dia lihat situasi di negara kita menurut mereka masih tetap seperti yang tidak diinginkan, kemudian menyebarkan paham-paham itu ke masyarakat yang di tingkat-tingkat bawah, tentunya akan menjadi virus-virus yang berbahaya,” paparnya.
Komisi III DPR akan memanggil BNPT untuk menanyakan apa benar mereka bisa menjamin 600 lebih WNI yang akan dipulangkan itu benar-benar NKRI dan tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum di Indonesia.
Sebenarnya ada 647 WNI yang ingin pulang dan 40 di antaranya adalah tahanan ISIS.
- Kasus Tom Lembong, Komisi III Tak Ingin Diproses karena Pesanan
- Fraksi-fraksi di Komisi III DPR RI Kompak Cecar Kejagung di Kasus Tom Lembong: Ini Orderan Siapa?
- Nah, Lo! Ternyata Ada Anggota Polri yang Tidak Netral Selama Pilkada 2024
- Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas, Eva Singgung Soal Pendekatan Budaya Hukum
- DPR Apresiasi Langkah Pemberantasan Judi Online, Satgas Diminta Tak Cepat Berpuas Diri
- Ronald Tannur Divonis Bebas, Anggota DPR Fraksi PKB Dukung Jaksa Ajukan Kasasi