Komisi III Minta Pembahasan RUU PAS dan RKUHP Dilanjutkan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mengatakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan dan RUU KUHP harus dilanjutkan. Hal itu diungkap Arsul saat rapat Komisi III DPR dengan Menkumham Yasonna Laoly, Senin (22/6).

Arsul menuturkan, dalam lobi pimpinan fraksi-fraksi DPR dengan pemerintah yang diwakili Yasonna di akhir masa sidang terdahulu, disepakati dua RUU itu akan menjadi prioritas untuk dilanjutkan.

Karena itu, ujar Arsul, kedua RUU tersebut masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Namun, kata dia, DPR periode 2019-2024 sudah berjalan hampir 10 bulan, pembahasan kedua RUU itu juga masih belum jalan.

Arsul memahami memang banyak elemen masyarakat sipil yang beralasan di masa pandemi Covid-19 ini sebaiknya DPR fokus saja ke masalah corona.

Nah, kata dia, sekarang di DPR sudah ada Tim Pengawas Covid-19, dan Satgas Lawan Covid-19, serta Komisi IX yang membidangi kesejatan.

"Yang tidak ada itu, Komisi III DPR mau mengurusi apa lagi? Harus kita urusi legislasi, nanti kita dibilang gaji buta," kata Arsul di dalam rapat.

Jadi, sekretaris jenderal (sekjen) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengusulkan pembahasan RUU PAS dan RUU KUHP itu harus masuk dalam kesimpulan rapat Komisi III DPR dan Menkumham Yasonna hari ini.