Komisi III: Peniadaan Tilang Manual Merupakan Terobosan Baru

Politisi PAN itu meyakini instruksi Kapolri meniadakan penindakan hukum secara manual itu, tidak ditujukan hanya untuk menghilangkan titik rawan persoalan pungutan liar di jalanan saja.

Namun, kata dia, tetap mengedepankan substansi penegakkan hukum di masyarakat, khususnya di jalan raya berjalan dengan efektif dan optimal.

Karena itu, ungkap dia, opsi penegakkan hukum bukan saja secara justitia dengan ditilang saja atau sekarang dengan ETLE, tetapi juga secara non justitia.

"Ketaatan terhadap peraturan perundang undangan demi perlindungan dan keselamatan masyarakat sendiri," katanya.

Dia menilai selain langkah edukasi, harus diingat bahwa memberikan teguran kepada pelanggar lalu lintas merupakan wujud dari penindakan hukum non justitia.

Sehingga akan memberi manfaat bagi terwujudnya tertib hukum di jalan raya.

Pangeran berharap penegakan hukum melalui ETLE harus dioptimalkan, misalnya dengan penambahan perangkat lunak dan keras di bidang IT.

Menurut dia, Komisi III DPR siap mendukung pemenuhan sarana dan prasarana kelengkapan basis teknologi informasi demi optimalisasi kinerja Polantas dalam memberikan rasa nyaman di masyarakat melakui terwujudnya tertib hukum dan tertib lalu lintas. (jpnn)