Komisi III Soroti Lemahnya Pengawasan Lapas Kerobokan, Bali
jpnn.com, BALI - Komisi III DPR RI menyoroti lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak Lapas Klas IIA Kerobokan, Badung, Provinsi Bali. Pasalnya, ada empat tahanan warga negara asing (WNA) binaan dengan kasus narkotika melarikan diri dari Lapas Klas IIA Kerobokan, Badung pada tanggal 19 Juni lalu.
Empat tahanan WNA binaan ini melarikan diri dengan cara menggali tanah dengan berdiameter 50X75 Cm2 dan panjang 15 meter yang tembus ke Jalan Raya Mertanadi, tepatnya di belakang Poliklinik Lapas Kerobokan, Badung.
Ketua Tim Kunspek Komisi III, Benny K Harman (F-PD) mengindikasikan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak Lapas tersebut, dan meminta pemerintah menyelidiki kasus ini.
"Siapa yang menggali dan bekas tanah galiannya itu dibawa kemana masih diselidiki oleh kepolisian. Kalau ada patroli di Lapas pastinya ketahuan dong yang menggali tanah itu," kata Benny kepada wartawan saat mengunjungi Lapas Klas IIA Kerobokan, Badung, Jumat (7/7/2017).
Politikus Fraksi Partai Demokrat ini meminta pemerintah melakukan penyelidikan, kalau bisa membentuk tim khusus untuk menyelidikinya. Ia menambahkan, kedatangan Tim Kunspek Komisi III DPR ke Lapas Klas IIA Kerobokan, Badung, untuk melihat langsung kondisi lubang (galian) yang dijadikan tempat pelarian empat tahanan WNA binaan.
Benny juga meminta pemerintah konsen terhadap permasalahan Lapas Kerobokan, Badung. Mengingat Lapas tersebut merupakan sorotan luar negeri lantaran banyak WNA yang menjadi tahanan di Lapas tersebut.
Kapolda Bali, Irjen Pol Petrus Reinhard Golose menjelaskan, pihaknya sejauh ini sudah memeriksa 20 saksi dalam kasus tahanan WNA binaan yang melarikan diri dari Lapas Kerobokan, Badung.
"Sudah ada beberapa saksi termasuk petugas Lapas dan kita juga akan melakukan rekonstruksi," jelas Kapolda.
Komisi III DPR RI menyoroti lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak Lapas Klas IIA Kerobokan, Badung, Provinsi Bali. Pasalnya, ada empat tahanan
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli
- Menolak Lupa!: Pentingnya Pilkada Langsung Dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia