Komisi IV dan Kasi Kemas Petakan Masalah Penyaluran Bantuan untuk Warga

jpnn.com, BOGOR - Komisi IV DPRD Kota Bogor mengumpulkan seluruh Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan Masyarakat (Kemas) tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Bogor.

Itu dilakukan untuk memetakan masalah yang kerap dihadapi petugas penyaluran bantuan untuk warga.

Berdasarkan hasil rapat disimpulkan bahwa ada tiga dinas teknis penyalur program bantuan yang perlu disinergikan.

Ketiga dinas itu adalah  Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) terkait bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Dinas Sosial (Dinsos) terkait bantuan sosial, dan Dinas Kesehatan (Dinkes) terkait BPJS PBI-APBD Kota Bogor.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Akhmad Saeful Bakhri mengatakan tidak adanya koordinasi antara Disperumkim Kota Bogor dengan Kementerian PUPR terkait penyaluran bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) dan RTLH di Kota Bogor.

Banyak Kasi Kemas yang mengungkapkan tidak adanya informasi ke mereka siapa saja yang menerima bantuan BSPS ini.

"Sering ditemui warga yang sudah mendapatkan BSPS juga terdaftar sebagai penerima bantuan RTLH. Ini perlu diperbaiki," kata Ahmad Saeful Bakhri, dalam keterangannya, Rabu (1/2).

Tak hanya itu, keterbaruan tata cara penggunaan aplikasi Sistem Administrasi Hibah Bansos Terpadu (Sahabat) juga perlu diedukasikan kepada masyarakat.