Komisi IV Desak Penghentian Impor Jeroan
Rabu, 09 Juni 2010 – 15:15 WIB
JAKARTA - Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah menghentikan impor jeroan. Alasannya, jeroan merupakan sampah negara asing, yang efek negatifnya terhadap kesehatan sangat tinggi. "Di luar negeri, jeroan itu jadi makanan anjing dan kucing. Kalau di Indonesia malah jadi makanan manusia. Apa ini tidak merendahkan kita?" kata Anton Sihombing, politisi Golkar, dalam RDP dengan Dirjen Peternakan, Rabu (9/6).
Senada dengan itu, Agung Jelantik menegaskan bahwa impor jeroan tidak jelas status kehalalannya. Selain itu, impor jeroan justru memberikan keuntungan bagi negara pengekspor. "Kalau kita, ekspor barang yang bagus. Kalau negara luar malah mengekspor sampah ke Indonesia," ucapnya.
Sementara, Sudin dari Fraksi PDI Perjuangan, mengkritisi longgarnya pemberian izin impor jeroan itu. Dia menilai pemerintah lebih mementingkan importir daripada kesehatan masyarakat. "Kasihan lho, masyarakat kita mengonsumsi makanan tidak sehat. Jeroan itu banyak digunakan untuk bahan baku bakso, campuran nugget dan sosis. Bisa dibayangkan kalau anak-anak kita pada makan itu dalam jangka lama. Bisa mati karena kolestrol semuanya," tuturnya.
Terhadap desakan penghentian impor jeroan ini, Dirjen Peternakan Tjeppy Sujana mengatakan akan mencari solusi untuk menghentikan impor tersebut. Untuk saat ini katanya, penghentiannya akan dilakukan secara bertahap, karena pertimbangan banyak tenaga kerja yang menggantungkan hidup di (bidang) jeroan dalam menjalankan usahanya. Data Ditjen Peternakan, impor jeroan pada 2007 mencapai 19.334 ton, selanjutnya 20.859 ton (pada 2008), 18.082 ton (2009), serta Mei 2010 telah mencapai 2.099 ton. (esy/jpnn)
JAKARTA - Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah menghentikan impor jeroan. Alasannya, jeroan merupakan sampah negara asing, yang efek negatifnya terhadap
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Lemkapi Acungi Jempol Sikap Dirlantas Polda Metro Jaya Minta Maaf Anak Buah Arogan
- Pakar Sebut Penetapan Tersangka Tom Lembong Prematur, Tidak Sah, dan Lecehkan Hukum
- Indo Barometer Bantah Lakukan Survei di Kolaka Utara yang Memenangkan Sumarling Majja–Timber
- Imigrasi Denpasar Tolak Permohonan Paspor 3 CPMI Non-Prosedural Untuk Hindari TPPO
- KPK Cecar Ipar Jokowi terkait Pengaturan Lelang di Kemenhub
- Letjen TNI Richard Pimpin Upacara Pemberangkatan Satgas Kizi TNI Kontingen Garuda XXXVII-K ke Afrika Tengah