Komisi IV Diminta Awasi Moratorium Konversi Hutan

“Kita jangan mau diatur oleh asing. Kita harus punya harga diri untuk mengatur negeri sendiri tanpa campur tangan orang luar. Kalau pemanfaatan hutan ini dibatasi, maka negeri ini tidak akan sejahtera. Karena semakin bertambah penduduk di negeri ini, mau tidak mau pastinya membutuhkan penambahan pemanfaatan hasil hutan. Salah satunya adalah pemanfaatan untuk pemberdayaan kelapa sawit yang menjadi income dalam negeri,” ucapnya kepada INDOPOS, kemarin.

Dia menyatakan produksi sawit dalam negeri bisa mencapai 4 ton/ha. Hal itu lebih baik dari produksi minyak soya di Amerika dan Eropa yang hanya menghasilkan setengah sampai 1 ton/ha. “Income perkapita bangsa Eropa sudah sangat baik, yakni USD 33.000 perkapita. Sedangkan Indonesia baru USD 2.200 per kapita. Jadi, kita punya hak untuk peningkatan kemakmuran. Maka mau tak mau kita memerlukan tanah untuk pengelolaan yang memadai. Jadi yang harus mengatur adalah pemerintah kita sendiri,” terangnya.

Meski melakukan pemanfaatan hasil hutan untuk mencapai kemakmuran itu, Paulus pun menegaskan bahwa para pelaku usaha di Indonesia sudah menyadari pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lingkungan dengan menerapkan prinsip-prinsip usaha yang berkelanjutan. Karena itu, tanpa ada campur tangan pihak asing yang memaksakan penerapan moratorium konversi hutan primer dan lahan gambut pun, pemerintah dan dunia usaha nasional sudah memiliki komitmen untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. “Jadi yang kami inginkan sebenarnya adalah keadilan, kewajaran dan fairness dalam implementasi moratorium itu,” lanjut Paulus Tjakrawan. (dil)