Komisi IV DPR Desak SBY Tegas Hadapi Australia

JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi IV DPR mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap tragedi tumpahnya minyak mentah yang telah mencemari sekitar 16.420 km persegi lautan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). "Jangan seperti yang selama ini kita lihat, berjanji terus 'akan, akan dan akan' menuntut pihak-pihak yang bertanggung jawab. Tindakannya kapan? Padahal kejadian sudah berlangsung sejak Agustus tahun lalu," kritik anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Ana Mauwanah, di press room DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/8).

Dari sisi hukum, lanjutnya, sudah sangat jelas bahwa sumur Montara itu milik PTTEP yang berdomisili di negara Australia yang beroperasi di perairan Australia yang berjarak 690 km di wilayah barat Darwin Australia Utara dan 250 km Barat Laut Truscot Australia Barat, posisi di Blok Barat Laut Timur, perbatasan Timor Leste-Australia-Indonesia.

Di tempat yang sama, anggota Komisi IV lainnya, Siswono Yudohusodo menjelaskan meski ledakan sumur Montara terjadi satu tahun lalu, namun dari pantauan langsung Komisi IV ke NTT awal Agustus ini masih saja terjadi tumpahan minyak ke wilayah laut NTT sebanyak 400 barel per hari. "Fakta yang kami temukan ini cukup mencemaskan, karena itu Presiden SBY harus segera klirkan dengan pemerintahan Australia," tegasnya.

Ada dua hal krusial yang harus ditangani secara bersama oleh kedua pemerintahan, pertama terkait dengan ganti rugi bagi masyarakat dan kedua langkah-langkah kongkrit apa segera harus mereka lakukan untuk menyelamatkan lingkungan hidup yang rusak akibat kecerobohon pihak PTTEP dalam bekerja.