Komisi IV DPR Hanya Setujui 2 dari 9 Usulan Pelepasan Kawasan Hutan
jpnn.com, JAKARTA - Komisi IV DPR RI menyetujui dua dari sembilan provinsi lokasi pelepasan kawasan hutan yang diusulkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Hal itu terungkap dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar beserta jajarannya, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6).
“Komisi IV DPR RI bersepakat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan persetujuan sebagian atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori DPCLS dalam revisi RTRWP Kepulauan Riau berdasarkan surat permohonan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.91/MenLHK-II/2015 tanggal 6 Maret 2015 secara parsial,”ujar Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo membacakan kesimpulan rapat kerja kali itu.
Usulan yang disetujui itu yakni perubahan peruntukan kawasan konservasi Taman Buru Pulau Rempang yang semula diusulkan menjadi APL (DPCLS) seluas 7.560 hektar, disetujui menjadi hutan produktif konversi (HPK).
Selain itu perubahan peruntukan kawasan hutan di Pulau Batam untuk kepentingan fasilitas umum dan infrastruktur pemerintah yang masuk dalam kategori DPCLS seluas 330 hektar.
Selain itu Komisi IV DPR RI juga meminta pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan umum yang menyangkut hajat hidup orang banyak, untuk dipertimbangkan dalam persetujuan secara parsial atas usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kategori DPCLS.
“Pelepasan kawasan hutan untuk masyarakat yang sudah puluhan tahun, bahkan turun temurun hidup di tempat tersebut harus diprioritaskan. Seperti masyarakat di Kabupaten Belitung yang hidup di kawasan hutan lindunng. Ini harus segera dilepaskan, demi kepentingan atau hajat hidup masyarakat,”ujar Edhy. (adv/jpnn)
Komisi IV DPR RI menyetujui dua dari sembilan provinsi lokasi pelepasan kawasan hutan yang diusulkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?
- Komisi XI DPR RI Desak Apple Bertanggung Jawab Atas Ketimpangan Pendapatan dan Investasi di Indonesia