Komisi IV DPR Kritisi Kondisi Gudang Pupuk Sriwijaya Kalbar

jpnn.com, PONTIANAK - Komisi IV DPR RI mengkritisi kondisi Gudang Pupuk Sriwijaya, Kalimantan Barat yang basah dan tidak memadai.

Hal tersebut terungkap saat Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan meninjau Pabrik Pupuk Sriwijaya, Wajo Hulu, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (29/10/2017).

“Kedatangan Kami (Komisi IV DPR) meninjau gudang pupuk ini untuk memastikan ketersediaan pupuk sekaligus pendistribusiannya ke seluruh wilayah di Kalimantan Barat ini agar tidak telat. Pasalnya sekitar dua bulan yang lalu kami sempat mendapat laporan dari para petani Kalimantan Barat akan keterlambatan pasokan pupuk. Peristiwa ini jangan sampai terjadi lagi. Namun setelah kami melihat sendiri, kami malah mendapati kondisi gudang pupuk yang kurang baik, lembab dan basah,” papar Daniel.

Kondisi gudang yang lembab dan basah tersebut tentu akan mempengaruhi kualitas dari pupuk itu sendiri. Bukan tidak mungkin juga akan berdampak pada produksi tanaman yang dihasilkan.

Begitupun ketika pendistribusian pupuk ke petani mengalami keterlambatan. Hal ini jelas akan membuat produksi beras dan tanaman lain anjlok.

“Bayangkan, di sini ada 500 ribu hektar. Karena pendistribusian pupuk yang telat maka akan berpengaruh pada produksinya. Kurang 1 ton per hektar saja, maka akan membuat total kerugian hingga 500 ribu ton, dan itu nilainya sudah triliunan rupiah. Angka yang sangat besar,” jelas Politisi dari Fraksi PKB itu.

Oleh karena itulah ia berharap agar perusahaan pupuk BUMN, seperti PT Sriwijaya ini lebih memperhatikan kondisi gudang. Apalagi gudang tersebut merupakan gudang sewaan yang sejatinya bisa lebih baik kondisinya. Tidak hanya itu, Daniel pun memperingatkan agar keterlambatan pendistribusian pupuk tidak terjadi lagi.

Hal senada pun diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI lainnya, seperti Siti Herdiati Soeharto. Titiek, begitu ia biasa disapa, meminta PT Sriwijaya untuk lebih memperhatikan kondisi gudang pupuknya.

Karena jika kualitas pupuk tersebut berkurang, maka akan sangat percuma alias tidak bisa dipakai lagi. Begitupun dengan ketersediaan dan pendistribusian pupuk ke masyarakat atau petani yang harus terus menjadi perhatian utama.

Terkait dengan permasalahan pupuk, Titiek juga menyoroti permasalahan kurang bayar pupuk yang terus terakumulasi dari tahun ke tahun.

Ia meyakini dengan pengelolaan atau manajemen yang lebih baik lagi segala kurang bayar pupuk oleh pemerintah kepada BUMN akan dapat teratasi.

Oleh karena itu ia berharap agar pemerintah memperbaiki manajemennya untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan kurang bayar kepada perusahaan pupuk. Hal tersebut semata demi perkembangan dan keberadaan BUMN pupuk itu sendiri. (adv/jpnn)