Komisi IV DPR Sidak di Kawasan Reklamasi Pantai Losari
jpnn.com, MAKASSAR - Reklamasi Kawasan Pantai Losari, Makassar yang rencananya akan dibangun megaproyek Center Point of Indonesia (CPI) Makassar menjadi perhatian Komisi IV DPR RI.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron memimpin sidak Komisi IV DPR ke proyek reklamasi di kawasan Pantai Losari tersebut.
“Kami, Komisi IV datang ke sini untuk mengawasi reklamasi di kawasan Pantai Losari ini, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, karena reklamasi di Pantai Losari ini merupakan salah satu 16 proyek reklamasi yang kita awasi,” ungkap Herman, Jumat (31/3).
Menurut Herman, pembangunan di kawasan reklamasi harus mengacu dan harus sudah sesuai UU Nomor 27 tahun 2007, PP Nomor 65 tahun 2008 tentang kawasan strategis nasional, Perpers 122 tahun 2012 tentang tata laksana reklamasi. Selain itu, revisi UU no 27, yaitu UU 1 tahun 2014.
Lebih lanjut, Herman menyampaikan bahwa proyek reklamasi harus sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Semua proses reklamasi harus menjamin tidak ada yang ditinggalkan, baik ekosistem laut, sosial-ekonomi, maupun cagar budaya.
“Ini penting untuk menjadi pertimbangan dalam proses pembangunan," terang Politisi Partai Demokrat.
"Kami tak ingin pembangunan ini sengsarakan rakyat, jangan sampai kehidupan di pulau susah namun di sini (lokasi reklamasi) berlebihan itu tak memberi rasa keadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Abdul Latif mengatakan kunjungan Komisi IV DPR RI ini untuk mengevaluasi semua perizinan reklamasi, khususnya terkait aturan baru UU No 1 tahun 2014.(adv/jpnn)
Reklamasi Kawasan Pantai Losari, Makassar yang rencananya akan dibangun megaproyek Center Point of Indonesia (CPI) Makassar menjadi perhatian Komisi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mbak Titiek Sentil KKP soal Dalang Pagar Laut, Begini Kalimatnya
- Uya Kuya Ungkap Alasan Berada di LA saat Masa Reses DPR RI
- Polisi Tewas Ditusuk Bandar Narkoba, Sahroni Ingin Pelaku Dituntut Pidana Mati
- Pelantikan Kepala Daerah Terpilih yang Tak Bersengketa di MK pada 6 Februari
- Ada Sindikat Penjual Bayi Promosi di TikTok, Sahroni Minta Polri Tingkatkan Patroli Digital!
- Interupsi di Rapat Paripurna, Legislator PKS Usul DPR Bentuk Pansus Terkait Pagar Laut