Komisi IV DPR Soroti Ulah Para Bupati

JAKARTA - Kondisi kehutanan di Kabupaten Asahan dan Kabupaten Labuhanbatu menjadi salah satu masalah yang dibahas dalam rapat kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kehutanan (Menhut) MS Kaban di gedung DPR, Senin (16/2). Persoalan ini dilontarkan anggota Komisi IV DPR Maruahal Silalahi. Politisi Partai Demokrat itu meminta Dephut mengirim tik ke lapangan.

"Di dua kabupaten di Sumut yakni Asahan dan Labuhanbatu, sudah tak ada lagi hutan di sana. Hutan sudah berubah menjadi kebun kelapa sawit. Saya minta Departemen Kehutanan mengirim tim ke lapangan untuk melakukan inventarisasi, mengapa kondisinya bisa sampai begitu," ungkap Maruahal Silalahi.

Sedang anggota Komisi IV DPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Sujud Siradjudin menambahkan, saat ini memang ada kecenderungan para bupati seenaknya saja mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan kepada pengusaha perkebunan. Bahkan, lahan-lahan untuk areal pertanian transmigran juga dengan mudah oleh bupati diberikan kepada pengusaha perkebunan.

"Contohnya kasus di Tapanuli Tengah (kasus PT Nauli Sawit, red) dan di Mandailing Natal. Memang di era otonomi daerah seperti sekarang, itu merupakan kewenangan bupati, tapi kewenangan tidak boleh digunakan secara sembarangan," ungkap Sujud.